TENTANG KAMI

SEJARAH

Pembangunan  BLK  di Jatim di awali dengan berdirinya Pusat Latihan Kerja (PLK) di Singosari dan PLKP Wonojati di Malang pada tahun 1950-an, bersamaan dengan enam PLK lain di indonesia. PLK Singosari dikhususkan untuk keterampilan industry, sedangkan PLK Wonojati pada bidang pertanian. Kejuruan industry yang di maksud adalah bangunan, radio dan listrik. Yang menjadi sasaran pelatihan adalah para pencari kerja, mantan pejuang dan pegawai dari instansi lain. Fasilitas pelatihan PLK Singosari  diperoleh dari bantuan Pemerintah Belanda.

Pada tahun 1979, pemerintah membangun lagi 17 buah Pusat Latihan Kerja baru, satu di antaranya adalah PLK Surabaya, dengan dana Bank Dunia (IBRD). Pada tahun ini sudah dimulai pengembangan pelatihan keliling atau Mobile Training Unit (MTU). Dua tahun kemudian, yaitu tahun 1981- 1985 secara serentak di bangun 120 buah UPT di Indonesia, 16 buah di antaranya UPT tipe B dan sisanya Loka Latihan Kerja (LLK). Propinsi Jatim memperoleh jatah 1 buah UPT tipe B, yakni UPT Sumenep dan 13 Buah LLK yang dibangun di Nganjuk, Tuban, Tulungagung, Kediri, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Pasuruan, Jember, dan Sitobondo. Jenis keterampilan dan fasilitas pelatihan pun dalam paket yang sama.

Sejak diberlakukan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah maka instansi vertikal di daerah yang semula merupakan kepanjangan dari Departemen yang ada pusat harus berubah terkecuali lembaga yang menangani masalah Moneter dan fiscal, agama, pertahanan dan keamanan, peradilan dan politik luar negeri. Kantor Wilayah Departemen  atau setingkat Kantor Wilayah harus berubah menjadi intitusi yang merupakan bagian dari perangkat daerah. Akhirnya dalam sidang Paripurna DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 27 September 2000 ditetapkan DINAS TENAGA KERJA  melalui peraturan daerah Propinsi Jawa Timur Nomor  35 Tahun 2000 dan secara resmi diundangkan dalam lembaran daerah propinsi jawa timur tanggal 2 oktober 2000 nomor 15 Tahun 2000 seri D.

Di era otonomi daerah pembangunan UPT baru  berhenti , namun, Pemerintah Propinsi Jawa timur Jatim yang mendapat tugas melaksanakan tugas dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan ingin menjadikan UPT sebagai ujung tombak dalam penanganan ketenaga kerjaan di daerah, sehingga  pemerintah daerah  menaikkan status UPT yang dulu cukup dipimpin setingkat eselon IV kini dinaikkan menjadi  eselon III dan menambah sejumlah mesin/peralatan pelatihan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah  ( Lembaran Negara Republik Indo0nesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)serta berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Agustus 2008 dan telah diundangkan tanggal 22 Agustus 2008 melalui lembaran Daerah Propinsi Jawa timur Tahun 2008 Nomor : 2 Tahun 2008 seri D telah dibentuk Lembaga Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur.

3 thoughts on “TENTANG KAMI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s